berita terbaru tentang pp 99 2022

PERUBAHAN PP 99 TAHUN 2012 KE PERMENKUMHAM NO 7 TAHUN 2022, KALAPAS ... Bondowoso, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) No. 7 Tahun 2022 telah resmi menggantikan penerapan PP 99 Tahun 2012 setelah hakim Mahkamah Agung mengabulkan Hak Uji Materiil (HUM) pada 29 Oktober 2021 yang lalu, dalam kutipannya hakim memutuskan bahwa sejatinya hak mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Abadikini.com, JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 tahun 2022. Aturan baru ini sebagai buntut putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan PP 99/2012 atau yang lazim dikenal PP pengetatan remisi koruptor. Berita PP 99 - Para napi menyatakan PP tentang pengetatan remisi tidak adil dan harus dicabut. Namun pemerintah akan memberikan insentif fiskal bila pengusaha belum siap untuk menerapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) minimal 40% dan paling tinggi 75% . Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan penerapan pajak hiburan ini berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengabulkan judicial review atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. MA menilai aturan itu tak berlaku karena tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menjadi aturan induknya. MA membatalkan PP 99/2012 atau PP Pengetatan Remisi Koruptor sehingga pemberian remisi ke koruptor, bandar narkoba dan terorisme kembali sesuai PP 32/1999. Ilustrasi peraturan. Bagi Anda yang memiliki usaha efek dan terdapat kepemilikan modal asing, ada baiknya menilik aturan terbaru. Sebab, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek. Beleid yang mengatur soal kepemilikan modal asing itu hanya memuat 6 pasal. 14. Dirjen Peraturan Perundangan (PP) Prof Widodo Ekatjahjana. Pertemuan ini merupakan lanjutan pertemuan di Rancamaya, Bogor pada 2016. Dalam kesempatan itu, para ahli hukum sepakat untuk merevisi PP 99/2012 khusus tentang remisi bagi terpidana narkoba. Sebagaimana diketahui, PP 99/2012 dinilai tidak efektif dalam memberantas tindak pidana ... Gelar Media Briefing, DJP Sampaikan Update Kebijakan Perpajakan. Rabu. 11 Januari 2023. 15.30. Jakarta, 11/01/2023 Kemenkeu - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan media briefing untuk memberikan informasi perpajakan terkini kepada awak media, pada Selasa (10/01) di Kantor Pusat DJP Jakarta. Tempo.co - Situs Berita Terkini Indonesia, yang Menyajikan Berita Hari Ini, Mengenai Politik, Hukum, Nasional, Dunia, Bisnis, Bola, Seleb Hingga Travel 28. Laman muka dokumen PP 50/2022. JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah (PP) 50/2022 sebagai pelaksana ketentuan UU KUP pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Beleid yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah ini sekaligus mencabut PP sebelumnya, yakni PP 74/2011 s.t.d.d. PP 9/2021 ... PEMERINTAH menerbitkan aturan baru untuk pajak penghasilan (PPh) usaha jasa konstruksi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Klasifikasi dan cakupan jasa konstruksi berubah, demikian pula besaran tarif PPh final yang dikenakan. Batasan waktu ... Terjadi perubahan dalam sistem remisi bagi terpidana narkoba di Indonesia setelah Mahkamah Agung mengabulkan Hak Uji Materiil pada Oktober 2021. Sebagai hasilnya, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 tahun 2022 untuk menggantikan penerapan PP 99 Tahun 2012. Aturan baru ini mencabut PP 99/2012 atau PP Pengetatan Remisi Koruptor sehingga pemberian remisi ke koruptor, bandar narkoba dan terorisme kembali sesuai PP 32/1999. Pada saat yang sama, Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan lainnya, seperti aturan terbaru mengenai kepemilikan modal asing pada perusahaan efek serta peraturan baru tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.