vaksin 99

PERPRES No. 99 Tahun 2020 - JDIH BPK RI, adalah suatu peraturan presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Menurut Dinkes DKI Jakarta, vaksinasi dosis I sudah mencapai 99 persen. Kemenkes memiliki stok vaksin sebanyak 99 juta dosis dan yakin target vaksinasi akan tercapai. Vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, dan WHO menekankan agar vaksinasi di seluruh dunia diakselerasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan darurat untuk 10 jenis vaksin di Indonesia. Dua jenis vaksin HPV effektif untuk melindungi gadis remaja dari penyakit mematikan namun dapat dicegah. Salah satu aturan baru dalam Perpres 99 Tahun 2020 adalah tanggung jawab pemerintah atas biaya perawatan jika terjadi efek samping akibat vaksinasi Covid-19. Terdapat tiga peraturan penting mengatur tentang sanksi, kompensasi, dan izin bagi badan usaha nasional dan asing untuk menyediakan vaksin Covid-19. Menteri Perekonomian/Ketua Komite PC PEN, Airlangga Hartarto menunjukkan realisasi anggaran penanganan Covid-19. Klaster kesehatan mencapai 54,3 persen, perlindungan sosial 67 persen, program prioritas 57,7 persen, dukungan UMKM dan korporasi 38,9 persen, dan klaster insentif usaha 96,7 persen. Terdapat dua jenis vaksin HPV, yaitu vaksin bivalent dan tetravalent, dan keduanya memiliki harga yang berbeda-beda.