pasal 33 slot

MA Batalkan Aturan Sewa Slot karena Dinilai Diskriminatif - Hukumonline Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 terkait dengan pengaturan sewa slot multipleksing. Pengaturan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran yang diubah oleh Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 33 tersebut berisi landasan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. Satu lagi masalah hukum terkait perjudian, yaitu ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Pada tahun 2020, terdapat 4.603 perkara perjudian yang ditangani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Penuntut umum menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk mendakwa para pelaku perjudian. Sedangkan untuk perjudian online, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.11 Tahun 2008 dan Pasal 45 ayat (2) No.19 Tahun 2016. Untuk mengatasi kejahatan perjudian online, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setyadi menerbitkan Instruksi nomor 1 tahun 2023 yang menegaskan perlunya pemberantasan judi online dan/atau judi slot. Ada sanksi dan hukuman sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 bersumber dari nilai Pancasila, yang menjadi pedoman hidup dan terdapat dalam hati nurani sebagai kata hati. Pancasila adalah nilai kerohanian yang mengatur kehidupan orang dan dasar negara Indonesia. Dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan hukum yang bervariasi, baik mengenai pengaturan perekonomian, perjudian, maupun kepatuhan hukum yang bersumber dari pancasila. Selalu penting untuk mengetahui dan mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat.